Page 14 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)

-13-

d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk
hukum lainnya;

e. pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah hukum di
lingkungan Kementerian;

f. pelaksanaan advokasi hukum kepada satuan organisasi

dan pegawai di lingkungan Kementerian;
g. penyiapan koordinasi dan penyusunan nota

kesepahaman dan perjanjian kerja sama;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum;
dan

i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 35

Biro Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,

barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kedelapan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Pasal 37

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh

Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 38

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan
penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja

sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan

hubungan masyarakat.