Page 21 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)
P. 21

-20-




                                                                   Pasal 56
                                   Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                   Pasal  55,  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga
                                   Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

                                   a.    koordinasi  penyusunan  kebijakan,  rencana,  program,

                                         kegiatan, dan anggaran di bidang guru, pendidik lainnya,
                                         kepala     sekolah,     pengawas       sekolah,     dan     tenaga

                                         kependidikan lainnya;

                                   b.    pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang
                                         guru,  pendidik  lainnya,  kepala  sekolah,  pengawas

                                         sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya;

                                   c.    koordinasi dan fasilitasi organisasi profesi guru, pendidik
                                         lainnya,  kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga

                                         kependidikan lainnya;

                                   d.    koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang guru,
                                         pendidik lainnya,  kepala sekolah, pengawas sekolah, dan

                                         tenaga kependidikan lainnya;

                                   e.    koordinasi  pembinaan  guru,  pendidik  lainnya,  kepala
                                         sekolah,     dan    tenaga     kependidikan        pada     satuan

                                         pendidikan Indonesia di luar negeri;

                                   f.    koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat
                                         Jenderal;

                                   g.    penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan
                                         penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan

                                         Direktorat Jenderal;

                                   h.    pelaksanaan  urusan  organisasi  dan  tata  laksana  di
                                         lingkungan Direktorat Jenderal;

                                   i.    pengelolaan  kepegawaian  di  lingkungan  Direktorat

                                         Jenderal;
                                   j.    koordinasi  dan  penyusunan  bahan  publikasi  dan

                                         hubungan masyarakat di bidang guru, pendidik lainnya,
                                         kepala     sekolah,     pengawas       sekolah,     dan     tenaga

                                         kependidikan lainnya;

                                   k.    pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat
                                         Jenderal;

                                   l.    koordinasi  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan

                                         kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26