Page 26 - Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemdikbudristek dengan Lampiran (1)
P. 26

-25-




                                                                   Pasal 68
                                   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan

                                   perencanaan,  keuangan,  kepegawaian,  ketatalaksanaan,
                                   barang      milik     negara,      persuratan,       kearsipan,      dan

                                   kerumahtanggaan Direktorat.


                                                               Bagian Keenam

                                    Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

                                                                 Masyarakat


                                                                   Pasal 69

                                   Direktorat  Guru  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan
                                   Masyarakat dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan

                                   bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.


                                                                   Pasal 70

                                   Direktorat  Guru  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan

                                   Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
                                   pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  guru  dan  pendidik  lainnya

                                   pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.


                                                                   Pasal 71

                                   Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                   Pasal  70,  Direktorat  Guru  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan

                                   Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

                                   a.    penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan
                                         kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karier,

                                         pendistribusian,  pemindahan  lintas  daerah  provinsi,

                                         pembelajaran,         pengembangan           kompetensi        non
                                         vokasional,     peningkatan       kualifikasi,    kesejahteraan,

                                         penghargaan,    dan  pelindungan  guru  dan  pendidik
                                         lainnya  pendidikan  anak  usia  dini  dan  pendidikan

                                         masyarakat;

                                   b.    penyusunan  norma,  prosedur,  dan  kriteria  di  bidang
                                         perencanaan         kebutuhan,        pengendalian        formasi,

                                         pengembangan  karier,  pendistribusian,  pemindahan

                                         lintas  daerah  provinsi,  pembelajaran,  pengembangan
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31