Page 67 - 12__Pengembangan_Kewirausahaan

dasar paksaan apapun; (5) terdapat latar belakang
kesepakatan atau retical; (6) isi perjanjian harus jelas
untuk kedua belah pihak, yang dijelaskan/dituangkan
dalam pasal-pasal dan ayat-ayat; (7) terdapat juga
pembahasan tentang mekanisme penyelesaian
apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak; (8)
adanya tanda tangan kedua belah pihak, dan ada
saksi-saksi yang juga wajib menandatangani surat
perjanjian; (9) terdapat salinan dalam surat perjanjian.
Komponen yang perlu ada dalam suatu naskah
kerjasama antara lain: (1) identitas kerja sama; (2)
program kerja sama; (3) latar belakang kerjasama; (4)
maksud dan tujuan kerja sama; (5) tempat dan waktu
kerja sama; (6) lingkup kerjasama; (7) pasal-pasal
perjanjian kerja sama; (8) tanggung jawab dan
kewajiban kerja sama; (9) prosedur kerja sama; (10)
prosedur penyelesaian masalah; (11) ketentuan lain;
(12) tanda tangan kedua belah pihak.
c. Tahap 3: Proses pelaksanaan kemitraan, pelaporan,
monitoring dan evaluasi

1) Pelaksanaan kemitraan
Pelaksanaan kemitraan sesuai dengan batasan-
batasan yang ada dalam MoU yang telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2) Pelaporan kemitraan
Pelaporan merupakan unsur penting, tidak hanya bagi
dokumentasi, tetapi dapat juga memberikan
gambaran kepada berbagi pihak mengenai pekerjaan
yang dilakukan. Pelaporan juga dapat memberikan
masukan terkait perencanaan dan strategi untuk
program kemitraan selanjutnya. Pelaporan sebaiknya
berisi informasi, perkembangan, analisis dan
rekomendasi. Proses pelaporan yang baik akan
mendukung tidak hanya proses monitoring dan
evaluasi, lebih jauh pelaporan yang baik akan

56 | PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN