Page 8 - e-modul Akuntansi Keuangan 1_Neat

e-modul Akuntansi Keuangan I – Politeknik Negeri Bali

2) Pilar 2: SAK Indonesia

SAK Indonesia adalah PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI
dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Pilar ini merupakan

konvergensi IFRS Accounting Standards yang diterbitkan oleh IASB.
Konvergensi SAK ke IFRS Accounting Standards dilakukan dengan

menerbitkan SAK Indonesia yang mengacu pada IFRS Accounting Standards

dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi Indonesia.
Kondisi tersebut antara lain adalah adanya beberapa IFRS Accounting

Standards yang tidak diadopsi di Indonesia karena tidak relevan dan adanya
beberapa modifikasi persyaratan dalam IFRS Accounting Standards.

Tanggal efektif PSAK dan ISAK dalam pilar 2 yang mengacu pada IFRS

Accounting Standards umumnya berlaku lebih kemudian dibandingkan dengan
tanggal efektif IFRS Accounting Standards. Pilar 2 ini juga mengakomodasi

beberapa PSAK dan ISAK yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
local Indonesia.

3) Pilar 3: SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP)/ SAK Indonesia untuk

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP);

SAK Indonesia untuk EP/ SAK Indonesia untuk ETAP adalah SAK yang
diterbitkan oleh DSAK IAI yang dapat digunakan oleh entitas privat/ entitas

tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
standar akuntansi keuangan dimaksud. Pilar 3 juga berlaku bagi entitas dengan

akuntabilitas publik, sepanjang otoritas berwenang membuat regulasi untuk

mengijinkan penggunaan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP)/ SAK
Indonesia untuk ETAP oleh entitas dengan akuntabilitas publik tersebut.

SAK Indonesia untuk entitas privat merupakan konvergensi dari IFRS
for SMEs yang diterbitkan oleh IASB. Terdapat beberapa penyesuaian dari

IFRS for SMEs untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dan dengan

pilar 2. SAK Indonesia untuk entitas privat, yang akan menggantikan SAK
Indonesia untuk ETAP, berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai

pada tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

4