Page 108 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD
P. 108
Harapannya, Pemerintah Provinsi Papua Barat
Daya bisa menerapkan kebijakan strategis bagi
masyarakat adat, terlebih Suku Moi sebagai suku asli
Sorong. Terutama kebijakan yang menyangkut hak
politik seperti anggota DPR, MRP, DPR Otsus, DPR
provinsi, maupun kabupaten/kota harus didomininasi
suku asli,
Kepada masyarakat nusantara, Silas berharap
mereka menghargai hak-hak orang asli Papua.
Demikian juga orang Papua harus menghargai suku
asli di setiap tanah adat di wilayah adat Tanah Papua.
Harapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua
Tim Percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,
Drs. Lambertus Jitmau.
“Provinsi ini hadir karena adanya Undang-Undang
Otsus tahun 2021 dan diubah menjadi Undang-Undang
Otsus nomor 2 di tahun 2022, yang di dalamnya ada
pemekaran di tanah Papua. Undang-Undang Otsus itu
untuk orang Papua,” ujarnya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan dan juga mantan
pemimpin kota Sorong selama dua periode yang
telah berjuang dan ikut merasakan kehadiran Provinsi
termuda itu, sudah pasti ada rasa memiliki.
96
