Page 30 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD
P. 30
Seiring waktu berjalan, perjuangan Tim Deklarator
mendapat dukungan dari tim lainnya yang turut serta
memperjuangkan Provinsi Papua Barat Daya. Walau
begitu masih ada benturan-benturan yang dihadapi,
terkait dengan rekomendasi dari gubernur provinsi
induk, maupun kendala lainnya, seperti moratorium.
Saat itu ada juga kekhawatiran sebagian orang
asli Papua. Mereka khawatir pemekaran ini hanya
untuk meredam konflik, bukan untuk kesejahteraan
rakyat. Namun Wakil Ketua Komite 1 DPD RI dari
Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan pada acara
Diskusi Pemekaran Papua Dalam Perspektif Ilmu
Pemerintahan yang diselenggarakan pada hari Sabtu
tanggal 18 Juni 2022, bahwa DPD akan memastikan
pemekaran memiliki tujuan yang benar, yaitu bagi
kepentingan kesejahteraan rakyat.
Dia mengatakan bahwa faktor utama yang
membuat rakyat Papua tidak percaya kepada
kebijakan-kebijakan pusat adalah karena pemerintah
pusat terlalu sewenang-wenang mengambil alih
kewenangan provinsi dalam konteks otonomi khusus.
Selain itu rencana pemekaran atau pembentukan
DOB dinilai mengesampingkan kekuatan wewenang
daerah karena tidak melibatkan DPRP dan Majelis
Rakyat Papua. Sesuai ketentuan Pasal 76 Otsus,
18
