Page 31 - Perjuangan dan Harapan Transformasi Semenanjung Doberai PBD

pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan
atas persetujuan MRP dan DPRP.

Pro dan kontra yang bergulir tidak menyurutkan
Tim deklarator untuk terus bergerak, berusaha mencari

solusi yang tepat dengan mengacu pada UU Otsus No
21 Tahun 2001, agar Papua Barat Daya benar-benar
berwujud nyata. Seperti layaknya sebuah perjuangan

membutuhkan pengorbanan yang tak sedikit,
pengorbanan waktu, tenaga, dan harta menjadi sebuah

konsekuensi yang dialami tim deklarator pemekaran.

Akan tetapi mereka tidak pernah lelah untuk
mengejar mimpi yang sudah dimulai. Mimpi tentang

sebuah provinsi yang memiliki potensi besar, dipimpin
anak negeri yang mampu membawa perubahan
pesat, bak melesatkan anak panah di setiap jengkal

jejak yang ingin dituju.

Mereka terus memproses tanpa kenal lelah

hingga terbitnya Surat Presiden (Surpres) tentang
65 rancangan undang-undang (RUU) tentang
pembentukan provinsi, kabupaten/kota. Saat itu

Provinsi Papua Barat Daya yang masih tergolong
calon DOB (Daerah Otonomi Baru) masuk pula dalam
surpres tersebut.

19