Page 17 - Tugas PEPA Riri Rianty

aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan
masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non

halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi
tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun

tempat kerja. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri

Agama (Suparto et al. 2016).
Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas

diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma,

standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan
Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar

negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan
akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan

pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10)
Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang

penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH). BPJPH menetapkan logo atau label yang

diberlakukan di seluruh indonesia. Selain itu juga berwenang dalam penerbitan
maupun pencabutan logo halal.

PERBEDAAN SERTIFIKASI SEBELUM DAN SESUDAH UU JPH
Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI

melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI
sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi,

(3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian

Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan
(5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan

Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam

sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai
lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa

Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal.
Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain

baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai
pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI

1