Page 44 - E Modul Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian Semester Ganjil kelas XII

[OTOMATISASI TATA KELOLA KEPEGAWAIAN] November 10, 2020

tindak pidana kejahatan yg ada hubungannya dengan
jabatan.

Pemberhentian sementara dari jabatan negeri
1) PNS yg dikenakan penahanan oleh pejabat yg berwajib

karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan

sampai mendapat putusan pengadilan yg mempunyai
kekuatan hukum yg tetap, dikenakan pemberhentian

sementara;
2) Pemberhentian sementara dr jabatan negeri bg PNS Pusat

yg menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional
jenjang utama atau jabatan lain yg pengangkatannya

menjadi wewenang Presiden ditetapkan oleh Presiden;

kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon
I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

3) Pemberhentian sementara dr jabatan negeri bagi PNS

Pusat yg menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah
atau jabatan fungsional yg jenjangnya setingkat dengan itu

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat di
lingkungan masing-2.

4) Pemberhentian sementara Sekda Propinsi, PNS yg
menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, dan

jabatan fungsional yg jenjangnya setingkat dengan itu

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Propinsi;

5) Pemberhentian sementara Sekda Kab/Kota, PNS yg
menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, dan

jabatan fungsional yg jenjangnya setingkat dg itu ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegaawaian Daerah Kab/Kota.

Pemberhentian PNS atau CPNS

1) Pemberhentian PNS Pusat dan PNS Daerah yang
berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Pembina Utama

43