Page 28 - E-Book Siklus Pemeriksaan

GLOSARIUM

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan
pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.

Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan (LHPP)
Bentuk pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan pemahaman objek pemeriksaan yang menjadi
bahan penyusunan konsep program pemeriksaan.

P

Pemilik Kepentingan (Stakeholders)
Seseorang/perwakilan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan entitas atau lembaga yang
dimilki.

Penanggung Jawab Pemeriksaan
PFP yang berperan sebagai Pengendali Mutu atau PSP yang ditunjuk untuk menyetujui dan
menandatangani LHP serta bertanggung jawab menjamin keseluruhan mutu yang ditugaskan kepada
PFP dibawahnya

Pengendali Mutu (PM)
Pemeriksa yang menjamin mutu pemeriksaan agar sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN), Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu
(SPKM).

Pengendali Teknis (PT)
Pemeriksa yang bertugas menjaga secara teknis hasil pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada
Pengendali Mutu dan/atau Penanggung Jawab pemeriksaan.

Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP)
Pelaksana fungsional pemeriksaan BPK yang bertanggung jawab melaksanakan penugasan
pemeriksaan yang diberikan oleh PTP.

Program Kerja Perorangan (PKP)
Alokasi kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan.

Program Pemeriksaan (P2)
Langkah pemeriksaan di lapangan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)
pejabat pelaksana unit pemeriksa yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya
pemeriksaan dan menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan lingkup wilayah kerja
pemeriksaannya.

Pejabat Tugas Pemeriksaan (PTP)
Badan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota atau pejabat yang diberikan penugasan
secara tertulis oleh Badan yang bertanggung jawab memberikan arah dan penugasan pemeriksaan
kepada PSP dan PFP, serta menandatangani LHP (kecuali ditugaskan kepada Penanggung Jawab) dan
menyerahkan LHP dan Surat Keluar kepada lembaga perwakilan dan entitas yang diperiksa.

25