Page 24 - E-Book Siklus Pemeriksaan
P. 24

KONDISI KHUSUS DALAM
                                                                               PEMERIKSAAN






                         A. Pemeriksaan Interim/Pendahuluan





                        1     Tujuan                                   2       Pihak Terkait





                                                                      PTP,  PSP,  PFP,  Sekretariat  Unit
                          memperoleh           data      dan          Pemeriksaan
                          informasi                    untuk
                          pemgembangan  perencanaan
                          pemeriksaan               Laporan             3      Output
                          Keuangan (Interim)
                          memperoleh           pemahaman
                          entitas,  identifikasi  masalah,
                          jenis       bukti,        prosedur               LHP  Interim  dan  Program
                          pemeriksaan,         menentukan                  Pemeriksaan terinci (Interim)
                          area kunci, tujuan, lingkup, dan                 LHP                 Pendahuluan
                          kriteria             pemeriksaan                 (Pendahuluan)
                          (Pendahuluan)                                    LHP        interim/Pendahuluan
                                                                           bersifat internal






                         B. Pemeriksaan Tematik





                        1     Tujuan                                   2       Skema




                      Mendapatkan                kesimpulan           Dekonsentrasi:
                      pemeriksaan  yang  komprehensif                 AKN         Koordinator         sebagai
                      serta     efisiensi    sumber      daya         pemegang          kebijakan       teknis
                      pemeriksaan  baik  biaya  maupun                pelaksanaan  pemeriksaan,  AKN
                      pemeriksa  serta  efektifitas  proses           Pelaksana  sebagai  pelaksana  dari
                      pemeriksaan                                     kebijakan teknis.

                                                                      Desentralisasi:
                                                                      Masing-masing         AKN/Perwakilan
                                                                      yang          terlibat        memiliki
                                                                      kewenangan           seperti       yang
                                                                      dijelaskan          pada          siklus
                                                                      pemeriksaan,  kecuali  dalam  hal
                                                                      penentuan  tujuan  dan  harapan
                                                                      pemeriksaan.



                                                         21
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29