Page 71 - Merajut Kekuatan Lokal Menggapai Posisi Global
P. 71

Penguatan Tata Kelola


         dan Akuntabilitas


         Digitalisasi Pengawasan Intern

         BPOM terus meningkatkan efektivitas pengawasan intern melalui integrasi sistem manajemen kinerja dan manajemen
         risiko. Aplikasi SIMAKIN (pengelolaan kinerja individu) kini terhubung dengan SAPA APIP (pelaporan manajemen risiko),
         sehingga profil risiko unit kerja seperti kode risiko dan langkah mitigasinya dapat langsung muncul dalam sistem kinerja.
         Selain itu juga dikembangkan modul manajemen risiko SAPA APIP dengan fitur baru, seperti identifikasi isu internal-
         eksternal, pengujian efektivitas pengendalian risiko tinggi, dan pengelolaan risiko eskalasi.
         Di sisi lain, karena efisiensi anggaran, BPOM tidak lagi melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu eksternal (ISO) pada
         2025. Sebagai gantinya, audit internal akan mengacu pada dokumen manual mutu pengawasan obat dan makanan yang
         tengah disempurnakan, serta sistem pelaporannya dalam SAPA APIP juga disesuaikan. Selain itu, BPOM mulai
         menerapkan konsep Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) dengan memanfaatkan dashboard baru
         dalam aplikasi BCC (BPOM Command Center). Visualisasi ini membantu memetakan bottleneck proses, memperjelas
         posisi kinerja UPT, dan menjadi langkah awal menuju sistem pengawasan berbasis data real-time yang lebih transparan
         dan responsif.




















         Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

         Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden
         Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi  Nasional
         Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan 15 Aksi
         Stranas PK untuk periode 2025–2026. BPOM berperan aktif
         dalam dua fokus rencana aksi, yaitu Penguatan Tata Kelola
         Impor dan Digitalisasi.
         Perbaikan  tata  kelola  impor,  khususnya  di  sektor
         pertanian, industri, dan kesehatan, terus didorong sebagai
         langkah pencegahan korupsi yang sistematis. Di sektor
         kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama
         Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Lembaga National
         Single  Window  (LNSW)  bersinergi  mengembangkan                             AHP NPP
         integrasi sistem, yaitu SSm Perizinan (LNSW), e-Pharm            RKT
         (Kementerian Kesehatan), dan Exim (BPOM). Sistem ini
         dirancang khusus untuk memperkuat tata kelola perizinan
         ekspor-impor komoditas Narkotika, Psikotropika, dan
         Prekursor, serta menjadi bagian dari aksi prioritas dalam       AHP NPP        RKT
         Stranas PK.                                                      SPI







                                                                                                    58
   66   67   68   69   70   71   72   73   74