Page 164 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMBANguN sDM uNtuk MeWujuDkAN VIsI BeRsAMA
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

iV. memeGanG teGuH inteGritas

1. reformasi Birokrasi
Dalam penyelenggaraan pemerintah kerap ditemui ber­
ba gai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan tidak
berjalannya sistem dengan baik. Pesatnya kemajuan ilmu penge­
tahuan, teknologi informasi, dan komunikasi menuntut setiap
penyelenggara pemerintahan untuk melakukan reformasi dan
menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Reformasi Birokrasi
(RB) merupakan jawaban permasalahan tersebut.
Reformasi Birokrasi ialah perubahan birokrasi menuju
efektif, efisien, akuntabel, bersih, dan menghasilkan pelayanan
publik yang berkualitas. Pemerintah telah menggariskan lembaga
negara hendaklah menjalankan reformasi birokrasi dalam
pengabdiannya kepada bangsa. Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan
pro gram reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas
dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan
kualitas pelayanan publik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor­
masi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melakukan evaluasi untuk
menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM
dalam rangka mencapai sasaran atau hasil. Instrumen penilaian
mandiri reformasi birokrasi/PMPRB terdiri dari dua komponen
yaitu komponen pengungkit dengan bobot 60% dan komponen
hasil dengan bobot 40%. Komponen pengungkit terdiri dari (1)
manajemen perubahan, (2) penataan peraturan perundang­un­
dangan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tata
laksana, (5) penataan system manajemen sumber daya manusia,
(6) penguatan akuntabilitas, (7) penguatan pengawasan, dan (8)
peningkatan kualitas layanan publik. Sedang komponen hasil
terdiri dari (1) nilai akuntabilitas kinerja, (2) survei internal inte­
gritas organisasi, (3) survei eksternal persepsi korupsi, (4) opini
BPK, dan (5) survei eksternal pelayanan publik.
Hasil penilaian Kemenpan RB atas pelaksanaan reformasi
birokrasi Badan POM tahun 2017 adalah diperolehnya indeks
reformasi birokrasi sebesar 76,36 dengan kategori “BB”. Sedang­ Komitmen merupakan kunci kesuksesan dari implementasi Reformasi Birokrasi di
kan pada tahun 2018 Badan POM memperoleh indeks RB se­ tubuh Badan POM.

154 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 155