Page 167 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MeMBANguN sDM uNtuk MeWujuDkAN VIsI BeRsAMA
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

besar 77,65 yang termasuk dalam kategori “BB”. Capaian ini
me ngalami kenaikan sebesar 1,29 dibandingkan tahun 2017.
Imple mentasi RB merupakan tanggung jawab bersama seluruh
elemen Badan POM mulai dari pucuk pimpinan hingga pegawai
harus memiliki komitmen dan memberikan upaya terbaik untuk
mencapai target tersebut.

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerjanya. Pejabat Eselon I dan II terlibat secara langsung dan
memantau pencapaian kinerja pegawai secara berkala. Di samping
itu, sistem pengukuran kinerja yang telah dirancang berbasis
elek tronik diterapkan dan dimutakhirkan data kinerjanya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM
mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RB, salah satunya karena
Pimpinan Badan POM berkomitmen dan berperan serta dalam
mengimplementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi peme­
rintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
atau SAKIP diukur berdasarkan dua komponen, yaitu komponen
pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri
dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang­
undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata­
laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akun­
tabilitas, dan Peningkatan Kulaitas Pelayanan Publik. Sedangkan
komponen hasil terdiri dari Nilai Akuntabilitas Kinerja dan
survei Internal Integritas Organisasi.

Laporan Kinerja Badan POM
Sebagaimana Kementerian/Lembaga lainnya, rekam jejak
kinerja Badan POM selama 4 tahun terakhir dapat terlihat
me la lui capaian serapan anggaran maupun capaian kinerja
anggaran. Capaian kinerja anggaran sendiri menggambarkan
besar nya alokasi dan penyerapan anggaran yang digunakan
untuk mencapai target kinerja. Salah satu indikator keberhasilan
kinerja pelaksanaan anggaran dilihat dari capaian penyerapan
anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi,
pen capaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil (Peraturan
Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan POM kembali meraih status WTP untuk laporan keuangan tahun 2018.
Kementerian Negara/Lembaga). Dengan demikian, Badan POM telah mempertahankan status WTP selama 5 tahun
berturut-turut, sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
Selama 3 tahun, Pemerintah menunjukkan komitmen yang di Badan POM (24/06/19).

156 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 157