Page 170 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 170

BADAN POM HADIR                                                                                              MeMBANguN sDM uNtuk MeWujuDkAN VIsI BeRsAMA
            keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA



            tuhan pegawai dalam pengelolaan keuangan negara secara
            efek tif, sehingga dapat mempertahankan opini WTP tersebut.
            Untuk kelima kalinya secara berturut­turut, Badan POM kembali
            mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan
            Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Predikat WTP
            tersebut diberikan atas pemeriksaan BPK atas laporan keuangan
            Badan POM. Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian ialah
            opini tertinggi atas pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan/
            BPK terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan
            dalam Laporan Keuangan berdasarkan 4 Kriteria Audit BPK
            yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP,
            Kecukupan Pengungkapan/Adequate Disclosure, Kepatuhan ter­
            hadap Peraturan Perundang­Undangan, dan Efektivitas Sis tem
            Pengendalian Internal/SPIP.
                Badan POM berterima kasih atas rekomendasi perbaikan
            yang diberikan BPK dalam rangka peningkatan kualitas serta
            pengen dalian pengelolaan keuangan dan utamanya terhadap
            penguatan kelembagaan Badan POM. Hasil pemeriksaan BPK ini
            akan menjadi pembelajaran dan mendorong Badan POM untuk
            meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
            keuangan. Badan POM akan terus berupaya untuk meningkatkan
            kualitas laporan keuangan sehingga dapat mempertahankan
            opini WTP di masa mendatang.

            Fraud Control Plan
                Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
            tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam
            rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan
            pencegahan korupsi, Badan POM telah menandatangani Nota
            Kesepahaman  dengan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pem­
            bangunan (BPKP) untuk meningkatkan peran Aparat Penga­
            wasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai  Trusted Advisor
            yang memberikan nilai tambah strategis melalui rekomendasi
            pengawasan intern yang efektif dan efisien.
                Kepala BPKP, Ardan Adiperdana menyerahkan Piagam
            Penghargaan Level 3 Penuh atas Kapabilitas APIP Badan
            POM. Penyerahan piagam ini diadakan dalam rangkaian acara
            Loka karya Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kecurangan
            dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan POM, Jakarta
            (02/05/19). “Pencapaian level 3 ini layak diapresiasi karena                            Penghargaan Level 3 Penuh atas Kapabilitas APIP (02/05/19). Pencapaian ini
                                                                                                    menandakan praktik profesional audit internal Badan POM telah dilaksanakan
            secara  nasional,  kementerian, lembaga maupun pemerintah                               sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.




                 160 I tiga taHUn KinERJa Badan POM                                                                            tiga taHUn KinERJa Badan POM I 161
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175