Page 197 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa

BADAN POM HADIR MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA

Perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data
Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Pengawas Obat Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Badan Pengawas Obat
Dan Makanan (15/03/17). Dan Makanan (15/03/17).

2. kemitraan dengan pemerintah daerah di daerah lain yaitu integrasi data dan informasi layanan Badan
POM melalui Mal Pelayanan Publik Badan POM. Pelayanan yang
Kabupaten Banyuwangi diberikan Badan POM berupa layanan informasi terkait obat
Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan pe­ dan makanan, konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik,
merintah pusat yang diharapkan dapat meningkatkan efekti vitas suplemen kesehatan, dan makanan kepada masyarakat maupun
pengawasan obat dan makanan di lapangan. Perlu dibangun pelaku usaha.
kemitraan dengan pemerintah daerah yang mempunyai tugas Sementara itu, Bupati Banyuwangi menyambut baik kerja
sama dengan Badan POM untuk perlindungan bangsa, negara, sama pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. "Penetapan
dan masyarakat. program kebijakan harus pro­rakyat yang dapat menjangkau
Sinergi Badan POM dengan Kabupaten Banyuwangi un­ sampai ke pelosok desa. Tetapkan skala prioritas pembangunan
tuk membangun jejaring, kemitraan, dan koordinasi da lam pada suatu sektor yang dapat mengungkit sektor lain. Berikan
bidang pengawasan obat dan makanan memiliki ruang ling kup stimulus sesuai kondisi dan potensi yang ada sehingga mereka
pengawasan obat dan makanan terpadu, peningkatan pem­ mau ikut berpartisipasi membangun daerahnya," jelas Abdullah
berdayaan masyarakat, penguatan jejaring keamanan pangan Azwar Anas.
terpadu, pembinaan dan pendampingan UMKM obat tradi­
sional, kosmetik dan pangan olahan, serta integrasi data dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
informasi dalam rangka percepatan perizinan di bidang obat dan Untuk mengawal pengembangan UMKM sekaligus mening­
makanan. Ada satu ruang lingkup khusus tentang kesepakatan katkan efektivitas pengawasan terpadu di bidang obat dan ma­
bersama dengan Kabupaten Banyuwangi yang belum diterapkan kanan, Badan POM dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogya­

186 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 187