Page 199 - Badan POM Hadir #Kerja Bersama Untuk Bangsa
P. 199
BADAN POM HADIR MEWUJUDKAN VISI MELALUI LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
keRjA BeRsAMA uNtuk BANgsA
menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar instansi
serta pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan guna
memberikan perlindungan kepada masyarakat dan peningkatan
daya saing produk nasional.
“Dengan semakin canggihnya teknologi maka semakin cepat
pula para produsen maupun distributor obat dan makanan
mengedarkan produknya. Demi menjaga keamanan masyarakat di
bidang obat dan makanan maka diperlukan kerja sama lin tas sektor
agar mempersempit ruang gerak peredaran obat dan makanan
ilegal. Dapat dicontohkan dari sekian banyak obat dari Cina yang
yang beredar ternyata hanya 2% saja yang ter daftar,” ungkap Sri
Sultan Hamengku Buwono X. “Dengan di tandatanganinya nota
kesepakatan dan dikukuhkannya Kepala Balai Besar POM di
Yogyakarta, diharapkan fungsi Badan POM dapat berjalan optimal
terutama di wilayah Yogyakarta," ujar Sri Sultan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penandatanganan nota kesepahaman dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Untuk memperkuat kerja sama Badan POM dengan Satuan
Buwono X tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Bangsal Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bangka Belitung, dilakukan
Kepatihan Yogyakarta (02/11/18).
pe nandatanganan kesepakatan bersama antara Badan POM
karta (DIY) sepakat menandatangani nota kesepakatan tentang dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Bangsal Ke
patihan Yogyakarta (02/11/18). Pengawasan obat dan ma kanan
merupakan tanggung jawab berbagai sektor yang menyangkut
aspek multi dimensi seperti kesehatan, ekonomi, sosial, serta
ketahanan bangsa. Harapan bersama, keistimewaan Yogyakarta
yang tercermin dari tata kelola pemerintahan yang baik serta
pelaku usaha yang menjunjung nilai kearifan lokal tidak hanya
menarik wisatawan untuk berkunjung namun juga investor
untuk menanamkan modal. Slogan “Jogja Istimewa” tentunya
semakin menambah semangat seluruh pemangku kepentingan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan
daya saing bangsa.
Kerja sama Badan POM dengan Pemda DIY yang semakin
erat diharapkan berkontribusi nyata pada peningkatan pelayanan
publik dan perlindungan pada masyarakat untuk menciptakan
masyarakat DIY yang semakin berkualitas. Sesuai dengan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan
Pengawasan Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Melalui
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, yang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Belitung (06/11/17).
188 I tiga taHUn KinERJa Badan POM tiga taHUn KinERJa Badan POM I 189