Page 69 - Badan POM Tindak Tegas Sarana Produksi Tahu Berformalin di Parung
P. 69
Judul : Dua Bangunan Pabrik Tahu Berformalin di Bogor Tak Berizin
Nama Media : jawapos.com
Tanggal : 6/11/2022
Halaman/URL : https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/06/2022/dua-bangunan-pabrik-tahu-
berformalin-di-bogor-tak-berizin/
Tipe Media : Media Online
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Bogor memastikan dua pabrik tahu yang
menggunakan formalin di Desa Waru dan
Desa Waru Kaum, Kecamatan Parung, tak
mengantongi izin.
”Untuk bangunan tidak memiliki izin, ini
akan dilaporkan ke bupati karena berbahaya
untuk masyarakat,” ungkap Kepala
DPMPTSP Kabupaten Bogor Dace Supriadi
seperti dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, selain tidak mengantongi
izin mendirikan bangunan (IMB), dua pabrik
dengan kapasitas produksi 120 juta tahu per bulan itu juga belum memiliki izin Pangan Industri Rumah
Tangga (PIRT) dari dinas kesehatan.
Dace menyebutkan, keduanya hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang digunakan
untuk keperluan distribusi produk ke berbagai pasar di beberapa daerah. ”Produksi tahu ini berdasar
data di dinas yang bersangkutan memiliki surat izin perdagangan sejak 9 Maret 2019,” ujar Dace.
Dia bersama instansi lain akan berkoordinasi untuk melakukan penyegelan terhadap dua pabrik tahu
tersebut pada Senin (13/6). Sejak Jumat (10/6) siang, aktivitas produksi tahu sudah dihentikan paksa
oleh BPOM.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito menyebutkan, pihaknya mendapati 38 kilogram formalin
jenis serbuk dan 60 kilogram formalin jenis cair dari dua pabrik tahu di Kecamatan Parung, Bogor.
BPOM bersama kepolisian juga menyita sekitar 1.500 tahu yang siap didistribusikan ke tiga pasar.
Yakni Pasar Ciputat, Pasar Parung, dan Pasar Jembatan Dua Jakarta.
Penny menyebutkan, sebagai sanksi awal, kedua pabrik tersebut ditutup sehingga tidak ada aktivitas
produksi tahu. Kemudian, kedua pemiliknya yang berinisial S, 35, dan N, 45, segera ditetapkan sebagai
tersangka.
”Berdasar Undang-Undang Pangan, sanksinya lima tahun penjara atau denda Rp 10 miliar, karena ini
