Page 27 - Dukung Penuh Daya Saing UMKM, Badan POM Terus Dampingi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik
P. 27
Judul : BBPOM Yogyakarta Inisiasi Pemberian Dana Alokasi Khusus
guna Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan
Nama Media : tribunnews.com
Tanggal : 12 Agustus 2020
Halaman/URL : https://jogja.tribunnews.com/2021/03/06/bbpom-yogyakarta-
inisiasi-pemberian-dana-alokasi-khusus-guna-pengawasan-
industri-rumah-tangga-pangan
Tipe Media : Online
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Yogyakarta bersama BPOM RI
menginisiasi adanya pemberian dana alokasi
khusus (DAK) untuk pengawasan bagi industri
rumah tangga pangan (IRTP).
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,
Dra Dewi Prawitasari Apt MKes
menuturkan, pemberian DAK sebagai
pendanaan non fisik subbidang pengawasan obat dan makanan bagi pelaku usaha
rumah tangan di bagian pangan.
"Jadi, nantinya pengawasan diserahkan langsung ke Kabupaten/Kota. Di mana,
produk IRTP yang akan diedarkan harus memiliki sertifikat izin edar yang didapatkan
dari Bupati/Walikota," jelasnya kepada Tribunjogja.com, Jumat (05/03/2021).
Oleh karena itu, IRTP yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengikuti
penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh tenaga penyuluh
keamanan pangan (PKP) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Nantinya, di sana akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi IRTP untuk
membuktikan produknya layak edar.
"Jadi tidak ada alasan lagi produk IRTP tidak memiliki sudat izin edar. Karena,
alokasi dana sudah dilakukan,"ujarnya.
Khusus wilayah Yogyakarta, untuk tahun 2021 pengawasan dan anggaran dilakukan
untuk obat, obat tradisional, dan pangan memiki besaran antara lain, untuk
Kabupaten Bantul sebesar Rp550.883.000, Kabupaten Gunungkidul Rp521.383.000.
Kemudian, Kabupaten Kulonprogo Rp534.487.000, Kabupaten Sleman
Rp573.037.868, dan Kota Yogyakarta Rp521.383.000.
"Untuk anggaran disesuaikan dengan jumlah PIRT dan pengawasan yang berada di
wilayah Kabupaten/Kota,"terangnya.
Sementara itu, dengan adanya DAK untuk pengawasan obat dan makanan akan
meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP oleh pemerintah daerah
Kabupaten/Kota.
