Page 77 - BPOM Pencapaian Kinerja
P. 77
BAB I IMPLEMENTASI DIREKTIF PRESIDEN
yang Baik (CPKB), serta pencabutan nomor izin melakukan pengawasan langsung ke fasilitas
edar produk yang bersangkutan. produksi, distribusi, hingga platform online.
Selain itu, BPOM juga menyampaikan public Tidak berhenti di situ, BPOM melakukan juga
warning melalui berbagai media untuk penelusuran mendalam terhadap jalur produksi
meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Semua dan distribusi kosmetik ilegal, termasuk kosmetik
langkah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diproduksi oleh pihak tanpa izin resmi. Jika
yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 19 ditemukan indikasi pelanggaran hukum, BPOM
Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut akan melanjutkan proses penegakan hukum
Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, secara pro-justitia melalui Penyidik Pegawai
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki BPOM.
BPOM memiliki kewenangan memberikan sanksi Sebagai langkah pencegahan, BPOM akan
administratif serta menindak pelaku usaha yang mengeluarkan public warning resmi pada akhir
memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang November hingga Desember 2024. Peringatan
tidak memenuhi standar keamanan secara hukum. ini disampaikan dalam bentuk siaran pers
Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 yang menginformasikan temuan kosmetik
Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelanggar dapat berbahaya, baik yang beredar secara offline
diancam hukuman penjara hingga 12 tahun atau maupun online. Daftar lengkap 55 item kosmetik
denda maksimal sebesar Rp5 miliar. yang mengandung bahan dilarang juga akan
dipublikasikan.
Sejauh ini, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar,
mengungkapkan pihaknya telah mencabut izin Melalui siaran pers, BPOM mengimbau masyarakat
edar produk-produk berbahaya tersebut dan untuk lebih cermat dalam memilih produk
menghentikan sementara seluruh kegiatan terkait, kosmetik, tidak mudah tergiur dengan iklan yang
mulai dari produksi, distribusi, hingga importasi. menyesatkan, dan selalu memperhatikan izin
Langkah ini dilakukan untuk melindungi edar resmi dari BPOM. Konsumen diharapkan
kesehatan masyarakat dan memastikan produk dapat menjadi lebih kritis dalam memilih produk
yang beredar di pasar memenuhi standar yang kecantikan, sementara para pelaku usaha
berlaku. Melalui 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) diingatkan untuk selalu mematuhi regulasi yang
yang tersebar di seluruh Indonesia, BPOM gencar berlaku guna menjaga kepercayaan konsumen
38 PENCAPAIAN KINERJA 100 HARI | KEPALA BPOM 2024 TARUNA IKRAR
