Page 35 - PEMBERITAAN KONFERENSI PERS TEMUAN HASIL PENINDAKAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN ILEGAL MELALUI PERDAGANGAN ONLINE YANG BERISIKO TERHADAP KESEHATAN

"Barang-barangnya obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan ilegal sekitar 700
jenis dan sekitar 23.000 buah. Nilai keekonomiannya diperkirakan setidaknya adalah sebesar Rp 10
miliar," kata Penny dalam konferensi pers di gedung BPOM, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Penny menyampaikan, temuan adanya aktivitas penjualan obat dan makanan ilegal di wilayah Cibinong
ini merupakan hasil investigasi terhadap informasi yang diterima BPOM. Rumah tersebut adalah pusat
operasional penjualan.

Modus operandi kejahatannya adalah mengedarkan atau menjual obat dan makanan kepada masyarakat
berdasarkan pesanan langsung kepada pelaku sebagai pemilik akun “apotik_resmi” maupun pesanan dari
drop shipper yang dikirimkan ke akun tersebut.

"Akun yang disebut dengan nama Apotik Resmi memberikan persepsi bahwa ini adalah apotek resmi,
padahal tidak terdaftar di sistem penyelenggara elektronik farmasi," beber Penny.

Penny menyampaikan, berdasarkan hasil gelar perkara sehari setelah penggerebekan, ditemukan dua alat
bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penegakan hukum.

Seorang pria berinisial IM (35) kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Penahanan juga sudah dilakukan di Rutan Salemba Bareskrim Polri telah dilakukan sejak tanggal 11
mei 2023," ungkap Penny.

Tersangka kemudian disangka dengan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI tentang
Cipta Kerja dan/atau dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp
1,5 miliar.

Kedua, kegiatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau
persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu akan ditindaklanjuti sesuai Pasal 196 Jo.
Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau
dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Selain itu, pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak
sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan akan
ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.