Page 19 - MODUL 1_PPKn

Modul PPKn Kelas X KD 3.3

e. Mahkamah Agung
f. Mahkamah Konstitusi
g. Komisi Yudisial
h. Badan Pemeriksa Kekuangan

3. Infra-struktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam
masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Infra-struktur politik di
Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik
dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan proses
pemerintahan negara.

4. Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
a. Partai Politik,
b. Kelompok Kepentingan (interest group),
c. Kelompok Penekan (pressure group),
d. Media komunikasi politik,

5. Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem
ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dalam jangka
waktu tertentu (Fix Term Office Periode). Presiden dapat diberhentikan dalam
jabatannya apabila ia melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur
dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

19