Page 19 - MODUL 1_PPKn
P. 19

Modul  PPKn Kelas X KD 3.3




                           e.  Mahkamah Agung
                           f.  Mahkamah Konstitusi
                           g.  Komisi Yudisial
                           h.  Badan Pemeriksa Kekuangan

                       3.  Infra-struktur  politik  adalah  kelompok-kelompok  kekuatan  politik  dalam
                           masyarakat  yang  turut  berpartisipasi  secara  aktif.  Infra-struktur  politik  di
                           Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik
                           dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  yang  berkenaan  dengan  proses
                           pemerintahan negara.

                       4.  Infra-struktur politik diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu:
                           a.  Partai Politik,
                           b.  Kelompok Kepentingan (interest group),
                           c.  Kelompok Penekan (pressure group),
                           d.  Media komunikasi politik,

                       5.  Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat. Sistem
                           ini  dimaksudkan  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  stabil  dalam  jangka
                           waktu  tertentu  (Fix  Term  Office  Periode).  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam
                           jabatannya  apabila  ia  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  secara  tegas  diatur
                           dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.












































                                                                                                       19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24