Page 24 - MODUL 1_PPKn
P. 24

Modul  PPKn Kelas X KD 3.3




                                           KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

                                       Tata Kelola Pemerintahan yang Baik


                       Selamat datang kembali di pembelajaran dalam pembelajaran kedua. Kita akan
                    mempelajari  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bagaimana  peran  warga
                    Negara dalam mewujudkan sistem politik Indonesia, semoga kalian tetap semangat
                    mengikutinya dan memahami secara utuh.

                    A. Tujuan Pembelajaran


                       Setelah  kegiatan  pembelajaran  1  ini  diharapkan  kalian  mampu  mengidentifikasi
                    bagaimana  tatakelola  pemerintahan  yang  baik,  menganalisis  bagaimana  mewujudkan
                    tatakelola  pemerintahan yang  baik, serta  maenjelaskan  bagaimana  peran warga  negara
                    dalam mewujudkan sistem politik Indonesia.

                    B.  Uraian Materi

                        Menurut  World  Bank  Good  Governance  adalah  suatu  penyelenggaraan  manajemen
                    pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi
                    dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi
                    baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan
                    legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
                        Tatakelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  suatu  konsep  yang  akhir-akhir  ini
                    banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya
                    dengan  demokrasi,  masyarakat  sipil,  partisipasi  rakyat,  hak  asasi  manusia,  dan
                    pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Laode Ida, 2002).
                        Dalam tatakelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat
                    sinergis, yaitu:
                    1)  unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode
                       tertentu
                    2)  unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik
                    3)  unsur warga masyarakat (stakeholders).

























                                                                                                       23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29