Page 42 - E-MODUL PAI MATERI ASURANSI, BANK, DAN KOPEASI SYARI'AH FASE E ELEMEN FIQIH
P. 42
C. Dasar Hukum Bank Syari’ah
Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian dirubah dengan
UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang UU Nomor Perubahan atas UU Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan dan 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah. UU Nomor 7 Tahun 1992 lebih banyak mengatur tentang
perbankan konvensional, sehingga tidak terlalu banyak pasal yang
mengatur tentang perbankan syariah. Salah poin dari UU ini, yaitu pada pasal
1 butir (12) hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan
prinsip bagi hasil (profit sharing) tetapi belum menyebutkan secara eksplisit
tentang istilah bank syariah.
Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998 UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini diamandemen dengan UU
Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU sebelumnya, pada UU Nomor 10
Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.
Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang
dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk
penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau
transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau
transaksi lain tersebut antara lain adalah:
a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)
35 E-Modul PAI Berbasis Keterampilan Abad 21 Kurikulum Merdeka
