Page 10 - Monitoring Isu 8-15 Agustus 2022

RESPON PUBLIK

TERHADAP ISU

1. Analisis isu:

Perusahaan tambang yang mendapat hasil tambah di luar Rencana Kerja dan Anggaran

Belanja bisa mengurangi potensi penerimaan negara. Padahal pemerintah ingin

memaksimalkan penerimaan negara

Pemerintah perlu menertibkan RKAB milik perusahaan tambang yang terindikasi

menjalin kerja sama dengan para tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin

(PETI) dengan pembenahan tata kelola dan penindakan secara tegas. Adapun PETI

perorangan perlu pendekatan sosial, budaya dan pembinaan teknis. Pendekatannya

lebih edukatif-kultural, ketimbang pendekatan legal.

2. Posisi organisasi atas isu:

BPKP disebut akan ditunjuk untuk melakukan audit tata kelola timah.

3. Stakeholders kunci yang berpengaruh atas isu:

- Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Ridwan Djamaluddin

- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Sunindyo Suryo Herdadi

- Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan

- Kepala Divisi hubungan kelembagaan MIND ID Niko Chandra

- Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP Eri Satriana

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif

- Anggota Komisi VII DPR Mulyanto

4. Perilaku stakeholders kunci dan ekspektasi mereka atas isu:

pemerintah juga sudah memiliki banyak instrumen yang lengkap terkait tata

kelola mineral, namun PETI adalah hal yang holistik, termasuk juga politis sehingga

penanganannya juga harus menyeluruh.

10