Page 9 - Monitoring Isu 8-15 Agustus 2022

ISU
1

PERBAIKAN TATA KELOLA

BUMN SEKTOR TAMBANG

Salah satu perusahaan mineral BUMN, PT Timah tbk (TINS) mengalami kerugian Rp 2,5

triliun per tahun akibat penambangan ilegal.

Pemerintah berusaha menegakkan aturan penambangan yang tidak sesuai ketentuan ini.

Bisnis ilegal ini merugikan negara dalam hal penerimaan negara, termasuk pajak, loyalti,

dan badan usaha yang resmi sehingga Menko Marves memberikan sinyal bahwa tata kelola

sektor ini harus diaudit.

Pihak Kementerian ESDM mengaku telah membuka jalan untuk masyarakat yang ingin

terlibat dalam industri timah dengan mendaftarkan izin pendirian smelter. Program

ini dibuka hingga Oktober 2022, dan diharapkan dapat mentertibkan penambangan

ilegal. Pemerintah juga merilis surat edaran per 1 Juli 2022 untuk semua smelter harus

melaporkan sumber timahnya.

Dengan pelaporan yang dilakukan, berarti akan ada pemantauan alur distribusi dari hulu-

hilir. Pemerintah akan mengintegrasikannya dengan sistem informasi batubara dan

mineral (SIMBARA) yang telah dimiliki sehingga pemantauan akan lebih detail dengan

adanya digitalisasi yang dilakukan. SIMBARA akan mendeteksi kejanggalan, termasuk jika

suatu perusahaan berizin tidak sesuai dengan kewajiban awal, baik dari jumlah produksi

hingga pemulihan lingkungan, agar hal negara terkait PNBP bisa sinkron. SIMBARA juga

membantu untuk menjaga timah yang saat ini memiliki harga fluktuatif dan menjadi

komoditas strategis, sehingga tidak ada kebocoran dan tata kelolanya bisa lebih baik. Ini

semakin menekankan akan perlu segeranya tata kelola pertimahan baru.

Pemerintah juga melakukan penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi

guna mendukung pertambangan berbasis rakyat. Guna meredam aktivitas tambang

ilegal, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian

Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan POLRI terus melakukan pendataan lokasinya.

9