Page 63 - BUKU SAKU DIGITAL

62

Kaur keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan di desa tidak boleh membuat SPJ

kegiatan karena bukan pelaksana kegiatan anggaran. Justru Kaur keuangan berfungsi

sebagai orang yang berwenang melakukan pembayaran atas beban keuangan
negara dalam hal ini APBDes. Maka Kaur Keuangan berkewajiban melakukan verifikasi

atas kebenaran SPJ kegiatan yang dibuat oleh kasi atau kaur pelaksana kegiatan

sebelum melakukan pembayaran hal tersebut sesuai dengan Permendagri 20 tahun
2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 54 ayat 3-4 yang berbunyi (3) Kaur

Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. (4) Kaur dan Kasi pelaksana

kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran

pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
pasal 70 ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

yang ditetapkan dengan peraturan Desa.