Page 68 - BUKU SAKU DIGITAL

67

Secara umum, pos belanja desa terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, meliputi belanja/pembayaran pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Pegawai

Pendukung lainnya), serta tunjangan BPD

2. Belanja Barang dan Jasa, meliputi: pengeluaran pembelian/pengadaan barang seperti
bahan/material/ATK; makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, honorarium

narasumber/ahli, upah kerja, cetak/penggandaan, pemeliharaan, sewa kantor dan sewa

perlengkapan dan peralatan, perjalanan dinas, operasional Pemerintah Desa dan operasional
BPD, insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, pemberian barang pada masyarakat/kelompok

masyarakat, ATK, Benda Pos, Metarial, Perawatan, Adm, Sewa, Seragam, dll.

3. Belanja Modal, meliputi pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau
bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan

4. Belanja lainnya, meliputi Darurat KLB, Musibah/ Bencana, Keadaan Mendesak

Dari pos-pos belanja yang dilakukan desa diatas, maka Pemerintahan Desa bertanggung jawab

atas pemotongan/ pelaporan pajak. Dalam hal ini, Berdasarkan persetujuan/ arahan dari Kepala

Desa maka Bendahara Desa dapat menindaklanjuti administrasi keuangan dan perpajakan.