Page 62 - BUKU PANCASILA FIX

32

Pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara
tidak sah atas Pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD
NRI tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada
materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah
Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan
UUD NRI tahun 1945 yang demikian itulah maka
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat disebut sebagai
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana
dinyatakan oleh Notonagoro (tt.: 40), esensi atau inti sari
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material
tidak lain adalah Pancasila.
Menurut pandangan Kaelan (2000: 92), bilamana
proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau
kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh
BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila,
baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai,
BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan
berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh
Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama
Pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Dalam tertib hukum Indonesia diadakan pembagian
yang hirarkis. Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan
hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok bagi
Undang-Undang Dasar, yaitu Pembukaan sebagai Pokok
Kaidah Negara yang Fundamental yang di dalamnya termuat
materi Pancasila. Walaupun Undang-Undang Dasar itu
merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis atau
konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai landasan
hukum yang terpokok.
Menurut teori dan keadaan, sebagaimana ditunjukkan
oleh Bakry (2010: 222), Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok
Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai