Page 65 - BUKU PANCASILA FIX

35

4) Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang
Maha Esa’, yaitu; “negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab’.
Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran
pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan
UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa
Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran
pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham
perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka
persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh
karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara
wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan atau perorangan.
Pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan tujuan
atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok
pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang
harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga
tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada
pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini
menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial
merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran
bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban
yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis
yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk
dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
Menurut Bakry (2010: 209), aliran ini sesuai dengan sifat
masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok
pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan