Page 76 - BUKU PANCASILA FIX

46

Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan
bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia.
Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan
pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini
diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan
dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya
memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat (3)
pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat (4)
pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
persen) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat
(5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya
merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat (2) pasal
32 menyatakan negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.