Page 80 - BUKU PANCASILA FIX
P. 80

50

            untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila
            kelima).  Semua  ini  dimaksudkan  agar  pertahanan  dan
            keamanan   dapat   ditempatkan   dalam   konteks   negara
            hukum,  yang  menghindari  kesewenang-wenangan  negara
            dalam   melindungi   dan   membela   wilayah   negara   dan
            bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.
                  Ketentuan     mengenai     empat     aspek     kehidupan
            bernegara,  sebagaimana  tertuang  ke  dalam  pasal-pasal
            UUD  NRI  tahun  1945  tersebut  adalah  bentuk  nyata  dari
            implementasi  Pancasila  sebagai  paradigma  pembangunan
            atau  kerangka  dasar  yang  mengarahkan  pembuatan
            kebijakan  negara  dalam  pembangunan  bidang  politik,
            ekonomi,  sosial  budaya,  dan  pertahanan  keamanan  di
            Indonesia.  Berdasarkan  kerangka  dasar  inilah,  pembuatan
            kebijakan  negara  ditujukan  untuk  mencapai  cita-cita
            nasional kehidupan bernegara di Indonesia.[ ]

                                   Daftar  Pustaka

            Abdullah, Rozali, 1984, Pancasila sebagai Dasar Negara dan
                     Pandangan Hidup Bangsa, CV. Rajawali, Jakarta.
            Bahar,   Saafroedin,    Ananda    B.    Kusuma,    dan    Nannie
                     Hudawati  (peny.),  1995,  Risalah  Sidang  Badan
                     Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan
                     (BPUPKI),     Panitia    Persiapan     Kemerdekaan
                     Indonesia  (PPKI)  28  Mei  1945-22  Agustus  1945,
                     Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
            Bakry,   Noor   Ms.,   2010,   Pendidikan  Pancasila,   Pustaka
                     Pelajar, Yogyakarta.
            Kaelan, 2000, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

            Kusuma,  A.B.,  2004,  Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,
                     Badan  Penerbit    Fakultas    Hukum     Universitas
                     Indonesia, Jakarta.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85