Page 42 - MODUL KEANEKARAGAMAN revisi terakhir selesai

Pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dilindungi secara hukum
menurut undang-undang terkait. Terdapat sekitar 10 materi undang-undang yang terkait
dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, diantaranya:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan
melalui kegiatan : (i) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (ii)
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
serta (iii) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan
ekosistemnya. Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami
dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan
kehidupan makhluk.
Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati,
Pemerintah menetapkan salah satunya pengaturan cara pemanfaatan wilayah
perlindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah sistem penyangga
kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena
pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya
rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
Keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan
penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya
keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer. Manfaat kebijakan
ini bagi Indonesia berupa:
a. Setiap pihak wajib memberlakukan upaya-upaya legislative,
administrative, dan kebijakan, bila diperlukan untuk memungkinkan
peran serta yang efektif dalam kegiatan penelitian bioteknologi yang
dilakukan para pihak, khususnya negara-negara berkembang yang
menyediakan sumber daya genetik bagi penelitian tersebut dan bila
layak;
b. Setiap pihak wajib melakukan upaya praktis untuk mendorong dan
mengembangkan akses prioritas dengan dasar adil oleh para pihak
terutama negara – negara berkembang kepada hasil dan keuntungan yang
timbul dari bioteknologi yang didasarkan sumber daya genetik yang
disediakan oleh para pihak-pihak tersebut. Akses semacam itu harus
didasarkan persyaratanb yang disetujui bersama;
c. Para pihak wajib memper-timbangkan kebutuhan akan protocol dan
model – modelnya yang menentukan prosedur yang sesuai, mencakup
khususnya persetujuan yang diinformasikan terlebih dahulu dibidang
pengalihan, penanganan dan pemanfaatan secara aman terhadap organisme
termodifikasi hasil bioteknologi yang mungkin mempunyai akibat me-

Modul Biologi Keanekaragaman Hayati untuk SMA/MA Kelas X

32