Page 43 - MODUL KEANEKARAGAMAN revisi terakhir selesai

rugikan terhadap konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan
keanekaragaman hayati;
d. Para pihak yang secara langsung atau dengan melalui pejabat resmi
menurut juridiksi menyediakan organisme seperti dalam ayat (3) diatas,
harus menyediakan informasi yang ada tentang peraturan penggunaan dan
keamanan yang diperlukan oleh pihak tersebut dalam menangani
organisme semacam itu, maupun informasi yang ada mengenai dampak
potensial organisme tertentu kepada pihak yang akan menerima organisme
tersebut.
Tujuan dari diusulkannya protocol keselamatan hayati ini secara
umum adalah melindungi sumber daya hayati Indonesia dari pencamaran
biologos dan melindungi kesehatan masyarakat dari pemanfaatan
bioteknologi yang belum teruji. Tujuan umum tersebut diperinci lagi menjadi
tiga tujuan, yaitu :
a. Mencegah Indonesia dijadikan ajang uji – coba pelepasan GMO;
b. Mencegah masuknya roduk bioteknologi yang berbahaya.
c. Mengawasi pengembangan dan penggunaan GMO di Luar Negeri.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat
otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan
antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup;

 UU No 32 Tahun 2004 - UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

Modul Biologi Keanekaragaman Hayati untuk SMA/MA Kelas X

33