Page 384 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 384

2021, No.19
                                  -11-

                     (3)  Penilaian  teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
                        dilakukan berdasarkan:
                        a.   penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal
                           4 ayat (1);
                        b.   kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud
                           dalam Pasal 11; dan
                        c.   kelayakan pelaku usaha.
                     (4)  Apabila hasil  penilaian  teknis sebagaimana dimaksud
                        pada ayat (2) disetujui,  Direktur Jenderal atas nama
                        Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep
                        lampiran  Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan
                        Ikan Hidup kepada kepala BKPM dengan notifikasi
                        melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1
                        (satu) Hari.
                     (5)  Berdasarkan surat persetujuan dan konsep lampiran
                        Rekomendasi  Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan
                        Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4),  Lembaga
                        OSS  menerbitkan  Rekomendasi  Pemasukan  Hasil
                        Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif.
                     (6)  Apabila hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap
                        sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  atau penilaian
                        teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak,
                        Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan
                        surat penolakan kepada kepala BKPM  dengan  notifikasi
                        melalui sistem OSS dalam jangka  waktu paling lama 1
                        (satu) Hari disertai alasan.
                     (7)  Tata cara  penilaian teknis  sebagaimana dimaksud pada
                        ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
                     (8)  Bentuk dan format surat  persetujuan sebagaimana
                        dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  surat  penolakan
                        sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  tercantum dalam
                        Lampiran III  yang merupakan bagian tidak terpisahkan
                        dari Peraturan Menteri ini.
                     (9)  Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil
                        Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif
                        sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam




                              DITJEN PSDKP
                                   374
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389