Page 388 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 388

2021, No.19
                                  -15-

                        penolong industri  sesuai dengan peruntukan yang
                        tercantum  dalam  Rekomendasi  Pemasukan  Hasil
                        Perikanan dan Ikan Hidup.
                     (2)  Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban
                        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
                        administratif berupa:
                        a.   teguran berupa peringatan tertulis;
                        b.   tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil
                           Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan 1
                           (satu) periode selanjutnya; dan
                        c.   tidak diterbitkan Rekomendasi  Pemasukan Hasil
                           Perikanan dan Ikan Hidup.
                     (3)  Teguran  berupa  peringatan  tertulis  sebagaimana
                        dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali
                        dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran pertama
                        terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
                        (1).
                     (4)  Tidak  diterbitkan  Rekomendasi  Pemasukan  Hasil
                        Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan 1 (satu)
                        periode selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
                        huruf b  dikenakan dalam hal pelaku usaha  melakukan
                        pelanggaran kedua terhadap  kewajiban sebagaimana
                        dimaksud pada ayat (1).
                     (5)  Tidak  diterbitkan  Rekomendasi  Pemasukan  Hasil
                        Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada
                        ayat (2) huruf  c  dikenakan dalam hal pelaku usaha
                        melakukan pelanggaran ketiga terhadap  kewajiban
                        sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
                     (6)  Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai
                        dengan ayat (5) dihitung secara kumulatif selama pelaku
                        usaha menjalankan kegiatan usaha.
                     (7)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
                        (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas
                        perikanan.
                     (8)  Rekomendasi  pengawas  perikanan  sebagaimana
                        dimaksud pada ayat (7) disampaikan  kepada Direktur
                        Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas



                              DITJEN PSDKP
                                   378
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393