Page 391 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 391

2021, No.19              -18-


                        Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan
                        penolong industri.
                     (2)  Pengawas perikanan dalam melaksanakan  pengawasan
                        sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berkoordinasi
                        dengan instansi lain yang terkait.
                     (3)  Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                        disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk digunakan
                        sebagai bahan  pertimbangan  penilaian teknis terhadap
                        pemberian Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan
                        Ikan Hidup selanjutnya.

                                        BAB VII
                                  KETENTUAN LAIN-LAIN

                                       Pasal 24
                     Rekomendasi  Pemasukan Hasil  Perikanan  dan Ikan Hidup
                     dikecualikan bagi  Hasil  Perikanan  dan Ikan Hidup  selain
                     sebagai bahan baku dan bahan penolong industri untuk:
                     a.   pemasukan ke kawasan berikat;
                     b.   kebutuhan kedutaan besar negara sahabat;
                     c.   penelitian dengan surat keterangan dari instansi terkait;
                     d.   contoh dengan berat paling banyak 25 (dua puluh lima)
                        kilogram  atau memiliki nilai paling besar Rp1.500.000
                        (satu juta lima ratus ribu rupiah);
                     e.   keperluan pemerintah; dan/atau
                     f.   milik pribadi penumpang dengan berat paling banyak 25
                        (dua puluh lima) kilogram.

                                       BAB VIII
                                 KETENTUAN PERALIHAN

                                       Pasal 25
                     (1)  Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan  yang telah
                        diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap
                        berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
                     (2)  Permohonan  Rekomendasi Pemasukan  Hasil Perikanan
                        yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum



                                DITJEN PSDKP
                                     381
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396