Page 476 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 476
- 16 - - 17 -
pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, (2) Ketentuan penangkapan rajungan (Portunus spp.)
atau Dinas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
(3) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) untuk lalu kegiatan:
lintas kepiting (Scylla spp.) sebagaimana dimaksud pada a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan;
penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau b. pembenihan;
penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(4) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, (3) Kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana
harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan:
badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset a. surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari
kelautan dan perikanan. unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan
(5) Surat keterangan asal kepiting (Scylla spp.) sebagaimana tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi
dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan format perikanan budidaya, atau Dinas; dan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang b. surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
Menteri ini. (4) Kegiatan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b harus dilengkapi dengan:
Bagian Kedua a. surat keterangan asal rajungan (Portunus spp.) dari
Pengelolaan Rajungan (Portunus spp.) unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan
tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi
Pasal 11 perikanan budidaya, atau Dinas; dan
(1) Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran rajungan b. surat keterangan usaha pembenihan dari Dinas.
(Portunus spp.) dengan harmonized system code
0306.39.10 untuk kepentingan konsumsi di atau dari Pasal 12
wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan (1) Penangkapan dan/atau lalu lintas rajungan (Portunus
dengan ketentuan: spp.) dengan harmonized system code 0306.39.10 di dalam
a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan
Abdomen luar; dapat dilakukan dengan ketentuan:
b. ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor; a. tersedianya kuota dan lokasi penangkapan yang
dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan
c. penangkapan wajib dilakukan dengan menggunakan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional
alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan,
perundang-undangan. jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat
pemanfaatan sumber daya ikan;
DITJEN PSDKP
466
