Page 482 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 482

- 22 -                                                                 - 23 -

                        a.   dokumen penetapan  sebagai  Nelayan  penangkap                    e.   kesesuaian peruntukan.
                           Benih Bening Lobster (puerulus);                                 (5)  Ketentuan  lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
                        b.   surat keterangan asal Benih Bening Lobster                        ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan
                           (puerulus), Benih Lobster, kepiting (Scylla spp.), dan              tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan
                           rajungan (Portunus spp.);                                           dan perikanan.
                        c.   kesesuaian lokasi penangkapan Benih Bening Lobster             (6)  Ketentuan tentang tata cara  pengawasan sebagaimana
                           (puerulus),  Benih Lobster,  lobster (Panulirus  spp.),             dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan
                           kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.);               norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh
                           dan                                                                 pemerintah daerah.
                        d.   surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan
                           tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.                                      Pasal 17
                     (3)  Pengawasan  kegiatan Pembudidayaan  Benih Bening                  (1)  Pengawasan komoditas Benih Bening Lobster (puerulus),
                        Lobster (puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus spp.),           Benih Lobster,  lobster (Panulirus  spp.),  kepiting (Scylla
                        kepiting (Scylla  spp.),  dan  rajungan (Portunus  spp.)               spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di instalasi karantina
                        sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan                   Ikan  dan/atau   di   tempat  pemasukan  dan/atau
                        dengan cara memeriksa:                                                 pengeluaran   dilakukan  oleh  badan   yang
                        a.   lokasi budidaya;                                                  menyelenggarakan tugas di bidang karantina Ikan.
                        b.   daya dukung lingkungan perairan;                               (2)  Ketentuan  lebih lanjut mengenai  tata cara pengawasan
                        c.   sarana dan prasarana budidaya;                                    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
                        d.   penanganan limbah;                                                kepala  badan yang  menyelenggarakan  tugas  di bidang
                        e.   jumlah  Benih Bening  Lobster (puerulus),  Benih                  karantina Ikan.
                           Lobster, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.),
                           dan rajungan (Portunus  spp.)  yang  dilakukan                                     Pasal 18
                           Penebaran Kembali (restocking); dan/atau                         (1)  Setiap  Orang  dilarang  melakukan pengeluaran  Benih
                        f.   dokumen perizinan berusaha.                                       Bening Lobster (puerulus) ke luar wilayah negara Republik
                     (4)  Pengawasan kegiatan distribusi komoditas Benih Bening                Indonesia.
                        Lobster (puerulus), Benih Lobster, lobster (Panulirus spp.),        (2)  Setiap Orang dilarang menangkap  Benih Bening Lobster
                        kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) di luar           (puerulus)  yang tidak sesuai peruntukan  sebagaimana
                        instalasi karantina  Ikan dan di luar tempat pemasukan                 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
                        dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat                 (3)  Setiap Orang dilarang menangkap lobster (Panulirus spp.)
                        (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:                           diatas ukuran Benih Bening Lobster  (puerulus)  sampai
                        a.   dokumen perizinan berusaha;                                       dengan ukuran 150  (seratus lima puluh)  gram untuk
                        b.   jenis   dan  jumlah  komoditas  yang  akan                        lobster pasir dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram
                           dilalulintaskan atau dikeluarkan;                                   untuk lobster Mutiara.
                        c.   kondisi komoditas yang akan  dilalulintaskan atau
                           dikeluarkan (bertelur atau tidak);
                        d.   kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau

                              DITJEN PSDKP
                                   472
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487