Page 573 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 25 -

(3) Pencegahan dan penangkalan keluar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban
pembayaran denda administratif, Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota mengajukan penghentian
pencegahan dan penangkalan keluar negeri kepada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keimigrasian.

Pasal 23
(1) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita
acara.
(3) Penyitaan harta kekayaan dapat dilaksanakan
terhadap harta benda milik pelanggar yang berada di
tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan,
atau di tempat lain, baik yang penguasaannya berada
pada pelanggar atau pihak lain.
(4) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai
barang yang disita diperkirakan cukup untuk
melunasi denda administratif.
(5) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang sita jaminan.
(6) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban
pembayaran denda administratif sebelum jatuh tempo
yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota mengembalikan harta kekayaan yang telah disita
kepada pelanggar.

DITJEN PSDKP
563