Page 569 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 21 -

(4) Pengurangan atau pencabutan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak ditetapkannya surat keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi
kewajibannya, sanksi pengurangan atau pencabutan
sementara kuota dan lokasi penangkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
(6) Penetapan pencabutan sanksi pengurangan atau
pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
dengan pencabutan surat keputusan pengurangan
atau pencabutan sementara kuota atau lokasi.

Pasal 17
(1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. memaksa pelaku usaha untuk melakukan
pencegahan kerusakan dan/atau kerugian;
dan/atau
b. pemulihan kerusakan dan/atau kerugian,
terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
(2) Pelaksanaan tindakan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat
perintah yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
(3) Pelaksanaan tindakan lain dilengkapi dengan berita
acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan
atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
(4) Bentuk dan format:
a. surat perintah tindakan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran X; dan
b. berita acara tindakan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

DITJEN PSDKP
559