Page 567 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 19 -

(6) Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus
menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak
rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
(7) Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau
Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah
setempat.
(8) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi
kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicabut.
(9) Penetapan pencabutan sanksi penutupan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan
dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan
disertai pelepasan tanda.
(10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(11) Bentuk dan format:
a. berita acara penutupan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran VI; dan
b. surat penetapan pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam
Lampiran VII,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
(1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat dilakukan
terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian
bangunan.
(2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat

DITJEN PSDKP
557