Page 565 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 17 -

(6) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi
kewajibannya, sanksi penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
(7) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara
kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan
pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 13
(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memaksa
pemenuhan kewajiban dengan cara menempelkan
kertas segel/tanda lainnya yang menunjukan
penyegelan pada tempat atau ruangan tertentu serta
barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai
tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran.
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyegelan
yang ditunjukkan kepada pelaku usaha sebelum
dilakukan pemasangan segel.
(3) Penyegelan dilengkapi dengan berita acara
pemasangan segel yang ditandatangani oleh Pengawas
Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
(4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan selama pelanggar belum memenuhi
kewajibannya.
(5) Pelanggar yang dikenakan penyegelan harus menjaga
agar segel tidak rusak/hilang baik secara fisik
maupun fungsinya.
(6) Dalam melaksanakan penyegelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau
Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah
setempat.

DITJEN PSDKP
555