Page 560 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 12 -

e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 8
(1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara:
a. bertahap;
b. tidak bertahap;
c. kumulatif internal; dan/atau
d. kumulatif eksternal.
(2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang
didahului dengan sanksi administratif yang ringan
hingga sanksi yang terberat.
(3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi
pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi
untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang
didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
(4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif
internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis
sanksi administratif pada satu pelanggaran.
(5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif
eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan
salah satu jenis sanksi administratif dengan
penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

BAB III
TATA CARA DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 9
(1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

DITJEN PSDKP
550