Page 559 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 11 -

(2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan
pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, terdiri atas:
a. peringatan/teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan:
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi
KKPRL;
g. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi
KKPRL;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi ruang Laut.
(3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan
kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. penyedia SPKP, berupa:
1. peringatan/teguran tertulis;
2. pembekuan surat persetujuan penyedia
SPKP;
3. pencabutan surat persetujuan penyedia
SPKP; dan/atau
4. denda administratif.
b. pengguna SPKP, berupa:
1. peringatan/teguran tertulis;
2. pembekuan SKAT;
3. pencabutan SKAT; dan/atau
4. denda administratif.
(4) Sanksi administratif terhadap pelanggaran
pelaksanaan impor komoditas perikanan dan
komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, terdiri atas:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pembekuan Perizinan Berusaha;
c. denda administratif;
d. paksaan pemerintah; dan/atau

DITJEN PSDKP
549