Page 563 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 15 -

Pasal 10
Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dapat dilakukan bersamaan dengan:
a. paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan
Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan;
atau
b. penghentian sementara kegiatan, penghentian
sementara pelayanan umum, atau penutupan lokasi,
terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang
Laut,
untuk menghentikan kegiatan dan/atau pelanggaran.

Pasal 11
(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,
dan ayat (4) huruf d, dikenakan dalam hal
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau
keselamatan manusia dan lingkungan;
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari
aspek ekonomi, sosial, maupun budaya jika
kegiatan berusaha tidak segera dihentikan;
dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak
segera dihentikan.
(2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. penyegelan;
c. penutupan lokasi;
d. pembongkaran bangunan;
e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota
dan lokasi penangkapan; dan/atau
f. tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan kelestarian sumber daya.

DITJEN PSDKP
553