Page 558 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 10 -

(3) Pelanggaran kewajiban pengguna SPKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
a. tidak mengaktifkan transmiter SPKP secara terus-
menerus; dan
b. tidak membawa bukti kepemilikan SKAT pada
saat kapal perikanan melakukan kegiatan
perikanan.
(4) Tidak termasuk pelanggaran terhadap kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam
hal:
a. transmiter SPKP rusak;
b. kapal dalam perbaikan (docking);
c. kapal tidak beroperasi; dan
d. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 6
Pelanggaraan ketentuan pelaksanaan impor komoditas
perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa ketidaksesuaian
dokumen impor komoditas perikanan dan komoditas
pergaraman dengan:
a. tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu
pemasukan, serta standar mutu wajib; dan/atau
b. peruntukan impor.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 7
(1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan
Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
a. peringatan/teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.

DITJEN PSDKP
548