Page 695 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 65 -

tidak sesuai, Direktur Jenderal atau kepala unit
pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal
menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai
alasan.
(7) Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun atau
dimodifikasi dan telah dilakukan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) yang
dituangkan dalam berita acara pengujian, dapat
diterbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan tanpa
dilakukan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.
(8) Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dibatalkan dalam
hal persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan
Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan terbukti tidak
benar, dinyatakan batal, dan/atau dinyatakan tidak
sah oleh instansi yang berwenang.
(9) Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat
Kelaikan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 73
(1) Permohonan pembaruan Sertifikat Kelaikan Kapal
Perikanan diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku sertifikat berakhir.
(2) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Kelaikan
Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 74
(1) Dalam rangka perawatan lambung Kapal Perikanan
harus dilakukan pemeriksaan alas.
(2) Pemeriksaan alas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan:
a. untuk pertama kali; dan

DITJEN PSDKP
685