Page 697 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 67 -

Bagian Ketiga
Penandaan Kapal Perikanan

Pasal 76
(1) Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang
dioperasikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas wajib
didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan
Indonesia.
(2) Kapal Perikanan yang telah didaftarkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti identitas
berupa Buku Kapal Perikanan dan Nomor Register
Kapal Perikanan.
(3) Pendaftaran sebagai Kapal Perikanan Indonesia
dilakukan secara elektronik.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan format Buku Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 77
(1) Pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi
kewenangan Menteri dilakukan oleh Direktur
Jenderal.
(2) Pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi
kewenangan gubernur dilaksanakan mengacu pada
Peraturan Menteri ini.

Pasal 78
Setiap Orang untuk mendapatkan Buku Kapal Perikanan
harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
atau gubernur sesuai kewenangannya dengan persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78, Direktur Jenderal atau gubernur

DITJEN PSDKP
687